demokrasi

DEMOKRASI

Disusun Oleh :

KAYAN MANGGALA

ISIF CIREBON

2012

DAFTAR ISI

1.    Pengertian Demokrasi

2.    Sejarah Demokrasi

3.    Bentuk-bentuk Demokrasi

a.    Demokrasi  Langsung

b.    Demokrasi Perwakilan

4.    Prinsip – prinsip Demokrasi

5.    Asas Pokok Demokrasi

6.    Ciri – ciri Pemerintahan Demokrasi

7.     Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.   Pengertian Demokrasi

 

Demokrasi memungkinkan rakyat menentukan pemimpinnya melalui pemilihan umum.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat, namun pada masa awal terbentuknya belum semua orang dapat mengemukakan pendapat mereka melainkan hanya laki-laki saja. Sementara itu, wanita, budak, orang asing dan penduduk yang orang tuanya bukan orang Athena tidak memiliki hak untuk itu.

Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.

2.Sejarah Demokrasi

Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Ketika itu, bangsa Sumeria memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyat seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.

Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern Yunani kala itu terdiri dari 1,500 negara kota (poleis) yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. Diantaranya terdapat Athena, negara kota yang mencoba sebuah model pemerintahan yang baru masa itu yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kali adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Paket pembaruan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai seratus tahun kemudian oleh Kleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ada perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari sekitar 150,000 penduduk Athena, hanya seperlimanya yang dapat menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka. Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsa Romawi pada 510 SM hingga 27 SM. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan dimana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di Majelis.

3.   Bentuk-bentuk Demokrasi

Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.

a.     Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya. Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

b.     Demokrasi Perwakilan

Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

4.   Prinsip-prinsip Demokrasi

Rakyat dap at secara bebas menyampaikan aspirasinya dalam kebijakan politik dan sosial.

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi". Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:

1. Kedaulatan rakyat;
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
3. Kekuasaan mayoritas;
4. Hak-hak minoritas;
5. Jaminan hak asasi manusia;
6. Pemilihan yang bebas, adil dan jujur;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Proses hukum yang wajar;
9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional;
10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik;
11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

5.   Asas Pokok Demokrasi

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil; dan
2. Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

6.    Ciri-ciri Pemerintahan Demokratis

Pemilihan umum secara langsung mencerminkan sebuah demokrasi yang baik

Dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara).
3. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
4. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum
5. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
6. Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
7. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
8. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
9. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

7.   Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Sejak Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi

Sebelum membahas pelaksaanaan demokrasi yang pernah berlalu di Indonesia, sebelumnya mari kita bahas mengenai macam-macam demokrasi yang diterapkan selama orde baru dan pada masa reformasi sekarang ini.

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa Orla ,Orba dan Reformasi

Dalam perkembangan perjalanan hidup bangsa Indonesia ,sejarah mencatat telah terjadi penyimpangan beberapa kali terhadap konsitusi negara UUD 1945 sebagai hasil kesepakatan sistem politik demokrasi Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya perubahan kebijakan dalam sistem ketatanegaraan kita, yang secara garis besar dapat dikemukan sebagai berikut :

a.    Demokrasi Liberal (November 1945-Juli 1959)

Kemerdekaan demokrasi yang berkembang diIndonesia di awali dengan demokrasi liberal . Hal ini ditandai dengan lahirnya Maklumat Pemerintah  (Wakil Presiden RI) Nomor X tanggal 3 November 1945. Tentang Anjuran Pendirian Partai Politik. Ciri umum demokrasi liberal antara lain adanya golongan mayoritas dan minoritas, pengunaan sistem oposisi  serta multipartai. Demokrasi liberal berlaku di Indonesia sejak bulan November 1945 sampai bulan Juli 1959.

b.    Demokrasi Terpimpin (juli 1959- April 1965)

Palaksanaan demokrasi terpimpin memiliki kecenderungan, bahwa semua keputusan hanya berada pda pimpinan besar revolusi RI yakni Ir.soekarno yang mengakibatkan rusaknya tatanan kekuasaan negara. Ciri umum demokrasi terpimpin antara lain :

1)    Adanya gotong-royong

2)    Tidak mencari kewenangan atas golongan lain.

3)    Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat partai dan rakyat.

4)    Larangan propaganda anti Nasakom dan menghendaki konsultasi sesama aliran progesif revolusioner.

c.    Demokrasi Pancasila (Maret 1959-Mei 1998)

Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, dilaksankan dengan rahmat Tuhan YME, serta menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan selalu memelihara persatuan bangsa untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri umum demokasi Pancasila adalah :

1)    Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2)    Mengutamakan kepentingan negara dan rakyat.

3)    Tidak memaksakan kehendak.

4)    Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5)    Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah.

6)    Dilakukan sesuai dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.

7)    Keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, berdasarkan nilai-nilaai kebenaran dan keadilan.

d.    Demokrasi Pancasila (era reformasi hingga sekarang)

Demokrasi Pancasila di era reformasi mempunyai pengertian yang sama dengan yang sebelumnya, namun ciri demokrasi pada era reformasi lebih ditekankan pada aspek berikut :

1)    Penegakan kedaulata rakyat dengan memberdayakan pengawasan lembaga negara, lembaga plitik, dan lembaga kemasyarakatan (rakyat banyak).

2)    Pembagian dan pendelegasian secara tugas wewenang kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

3)    Penghormatan kepada keberagamaan asa, ciri, aspirasi dan program partai politik yang multipartai.

Pelaksanaan demokrasi  pada masa Orla, Orba , maupun Orde Reformasi

Paham demokrasi yang sejak awal diterapkan di Indonesia, sesungguhnya sudah mengacu pada nilai-nilai pancasila. Asas musyawarah mufakat dan kekeluargaan/gotong royong, merupakan prinsip dan nilai–nilai luhur bangsa Indonesia yang telah lama berkembang dengan baik tataran masyarakat pedesaan. Dengan demikian, hakikat demokrasi pancasila yang dikembangkan alam bidang politik, ekonomi dan sosial budaya menjadi falsafah/ideologi negara yang sangat mungkin berkembang sesuai ciri khas masyarakat Indonesia yang Pluralistik.

1)    Demokrasi pada Masa Orde Lama

Pada masa orde lama tercatat ada kontitusi yang berlaku, yaitu UUDS 1950 dan UUD 1945. Oleh karena itu selama Orla , Indonesia menganut dua system pemerintahan, yaitu parlementer dan terpimpin.

a.    Demokrasi Parlementer di masa RIS dan masa berlakunya                    UUDS 1950

Selama masa berlakunya konsitusi RIS dan UUDS 1950, Indonesia menjalankan sistem demokrasi parlementer. Cara kerja sistem pemerintahan parlementer  adalah, sebagai berikut :

1)    Kekusaan legislatif dijalankan oleh DPR,yang di bentuk melalui pemilu multi-multi. Partai politik yang menguasai mayoritas kursi DPR membentuk kabinet sebagai penyelenggara pemerintah Negara.

2)    Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang perdana menteri,  yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet dibentuk dan bertangungjawab kepada DPR.

3)    Presiden hanya berperan sebagai kepala Negara, bukan kepala pemerintah dijabat oleh perdana menteri.

4)    Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.

5)    Jika DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri/cabinet kurang atau bahkan tidak baik, DPR dapat memberi mosi tidak percaya kepada seorang atau beberapa menteri atau bahkan kabinet secara keseluruhan. Jika diberi mosi tidak percaya, menteri, para menteri atau kabinet itu harus mengundurkan /  membubarkan diri.

6)    Jika kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk kabinet baru.

7)    Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet baru itu, maka DPR dibubarkan dan Diadakan Pemilihan umum.

b.    Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959 – 1966

Demokrasi terpimpin mulai dijalankan sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi ini memberlakukan kembali UUD 1945. Dengan demikian Demokrasi Terpimpin itu dilaksanakan atas dasar Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 pada waktu itu bentuk Negara kita adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republic sedangkan sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Menrut UUD 1945 Indonesia juga menjadi Negara hukum bukan Negara kesatuan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus berfungsi sebagai lembaga tertinggi Negara yang memilih dan mengangkat Presiden. Dengan demikian presiden wajib tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. DPR bersama Presiden membuat UU, Presiden dibantu para menteri menjalankan kekuasaan eksekutif dalam sistem presidensial. Sedangkan mahkamah agung beserta lembaga peradilannya yang bebas dari pengaruh lembaga / kekuasaan lain.

Pasal 28 UUD 1945 juga menjamin hak-hak warga Negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi melalui penggunaan hak kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, kebebasan pers juga dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Kenyataannya pelaksanaan demokrasi terpimpin itu justru menyimpang dari prinsip Negara hukum dan Negara demokrasi berdasarkan Pancasil dan UUD 1945.

2)    Demokrasi di Masa Orde Baru (11 Maret 1966 – Mei 1998)

Orde lama dibwah kepemimpinan Soekarno membawa warna tersendiri dalam pelaksanaan demokrasi di Inonesia. Pelaksanaan yang amat menonjol selama masa demokrasi terpimpin (orde lama) adalah bahwa penyimpangan terhadap aturan dasar  hidup banyak terjadi. Pancasila dan UUD 1945 tidak lagi menjadi konstitusi tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lalu bagaimana kehidupan demokrasi pada masa orde baru ? Dalam teorinya kehidupan demokrasi pada masa Orde Baru adalah demokrasi Pancasila, namun dalam tataran praktik demokrasi pancasila tidak dijalankan secara murni dan konsekuen. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, hal ini dilihat dari beberapa indikator yang ada diantaranya :

a.    Pembatasan hak-hak politik rakyat.

b.    Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden.

c.    Pemilu yang tidak demokratis.

d.    Pembentukan lembaga ekstra konstitusional.

e.    KKN yang merajalela.

f.     Pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

g.    Badan peradilan yang tidak konsekuen dengan penegakan hukum dan sebagainya.

3)    Demokrasi di Masa Transisi (22 Mei 1998 – sekarang)

Mundurnya Soeharto dengan pengangkatan B.J Habibie sebagai Presiden, sejak saat itu Prof. Dr. B.J. Habibie menjadi Presiden RI yang Ke-3. Masa pemerintahan Habibie sangat singkat hanya 18 bulan.

Pemilu yang relative demokratis dan tertib berhasil dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, diikuti oleh 48 partai politik. Melalui pemilu itu dipilih anggota DPR/MPR. Dalam siding MPR hasil pemilu 1999, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden menggantikan Habibie. Namun pada tahun 2001 Gus Dur dilepas dari kedudukannya oleh MPR dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Selama masa itu berbagai langkah demokratisasi terus dilakukan. Salah satu yang pokok adalah amandemen UUD 1945  yang telah berlangsung selama 4 kali. Melalui amandemen itu kehidupan ketatanegaraan RI ditata lebih susuai dengan cita-cita pemerintahan demokrasi. Selanjutnya pemilu demokratis juga dilaksanakan pada tahun 2004.

Melalui pemilihan umum ini rakyat memilih anggota DPR dan DPRD serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lebih dari itu, dalam pemilu 2004 rakyat Indonesia juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.

Daftar pustaka

1.    "Democracy Conference". Innertemple.org.uk. Diakses pada 22 Agustus 2010.

2.    Demokratia, Henry George Liddell, Robert Scott, "A Greek-English Lexicon", at Perseus

3.    BBC History of democracy, BBC.Diakses pada 27 Juli 2011.]

4.    "Pendidikan Kewarganegaraan", Yudhistira Ghalia Indonesia, 9797467775, 9789797467777.

5.    Lansford, Tom (2007). Democracy: Political Systems of the World. Marshall Cavendish. ISBN 978-0-7614-2629-5.

6.    St Sularto, "Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi: Menyambut 70 tahun Jakob Oetama", Penerbit Buku Kompas, 2001, 9797090035, 9789797090036.

7.    Zaim Saidi, "Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam: Menyongsong Kembalinya Tata Kehidupan Islam menurut Amal Madinah", Penerbit Republika, 2007, 9791102074, 9789791102070.

8.    The Nature of Athenian Democracy, History Journal.Diakses pada 27 Juli 2011.

9.    Timeline: Democracy's rocky road, BBC.Diakses pada 27 Juli 2011.

10. Slamet Muljana, "Kesadaran nasional: dari kolonialisme sampai kemerdekaan, Jilid 2", PT LKiS Pelangi Aksara, 2008, 9791283575, 9789791283571.

11. Al-Zastrouw Ng, "Gus Dur, siapa sih sampeyan?: tafsir teoritik atas tindakan dan pernyataan Gus Dur", Erlangga, 1999, 9794117323, 9789794117323.

12.  The Athenian Origins of Direct Democracy, History Guide.Diakses pada 27 Juli 2011.

13.  History of Democracy, History World.Diakses pada 27 Juli 2011.

14.  The Athenian Origins of Direct Democracy, Think Quest.Diakses pada 27 Juli 2011.

15. Aa Nurdiaman, "Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara", PT Grafindo Media Pratama, 979914857X, 9789799148575.

16. Aim Abdulkarim, "Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Warga Negara yang Demokratis", PT Grafindo Media Pratama, 9797584127, 9789797584122.

17.  "Pendidikan Kewarganegaraan", Yudhistira Ghalia Indonesia, 9797468135, 9789797468132.

18.  Abdul qodir, wahyuningsih.2001.”pendidikan kewarganegaraan”.cirebon : fokus.hal 28-31.

                                                                                                                                                    

Share Artikel :

Facebook Twitter Google+

Berlanggan

Berlangganan posting: Daftarkan alamat email Anda untuk memperoleh umpan posting terbaru langsung ke kotak masuk pesan dari FajriAndaviar.