demokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demokrasi dilihat dari asal katanya berarti pemerintahan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, mereka diberikan hak secara penuh dalam politik antara lain adalah hak untuk menyatakan pendapat, hak berkumpul atau berorganisasi, hak berpartisipasi dalam kehidupan politik , hak menentukan nasib sendiri, hak persamaan dalam hukum dan pemerintahan, hak bebas beragama, hak mendapatkan pekerjaan dan hak bebas dari kemelaratan, hak untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan umum, hak untuk berusaha, dan hak untuk mendapatkan gaji dan penghasilan.[1]

Pemilu, suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan pemerintahan. Dalam pemilu, setiap warga Negara yang yang memenuhi syarat-syarat memilih memiliki hak suara (UU 3/1999, Pasal 1). “Warga Negara Indonesia …. Yang pada waktu pemungutan suara untuk Pemilihan Umum sudah berumur 17 tahum atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih” (UU 3/1999, Pasal 28). Agar dapat menggunakan hak pilihnya, “Seorang warga Negara harus terdaftar sebagai pemilih” (UU 3/1999, Pasal 29).[2] Bentuk-bentuk demokrasi terdiri dari dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi keterwakilan.

2. Hal-Hal yang akan Dibahas dalam Makalah

Hal-hal penting yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

a.       Sejarah Lahirnya Demokrasi

b.      Pengertian Demokrasi

c.       Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi

d.      Bentuk Sistem Demokrasi

e.       Memahami Teori Perwakilan Politik.

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Lahirnya Demokrasi

Sebelum istilah ditemukan oleh penduduk Yunani, ternyata bentuk sederhana dari demokrasi sudah ditemukan di Mesopotamia pada 4000 SM. Pada saat itu, bangsa Sumeria di Mesopotamia memiliki beberapa negara kota yang independen. Di setiap negara kota tersebut para rakyatnya seringkali berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan keputusan pun diambil berdasarkan konsensus atau mufakat.

Barulah pada 508 SM, penduduk Athena di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang akan menjadi cikal bakal dari demokrasi modern Yunani pada saat itu terdiri dari 1.500 negara kota yang kecil dan independen. Negara kota tersebut memiliki sistem pemerintahan yang beragam-ragam, ada yang oligarki, monarki, tirani dan juga demokrasi. Salah satunya Athena, negara kota yang mencoba sebuah bentuk pemerintah yang baru pada masa itu yaitu demokrasi langsung. Penggagas dari demokrasi tersebut pertama kalinya adalah Solon, seorang penyair dan negarawan.

Paket pembaharuan konstitusi yang ditulisnya pada 594 SM menjadi dasar bagi demokrasi di Athena namun Solon tidak berhasil membuat perubahan pada saat itu. Demokrasi baru tercapai eratus tahun kemudian oleh Kleishenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut, tidak ditemui adanya perwakilan dalam pemerintahan sebaliknya malah terjadi setiap orang mewakili dirinya sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Namun dari sekitar 15.,000 penduduk Athena, hanya seperlima yang bisa menjadi rakyat dan menyuarakan pendapat mereka.

Pada perkembangannya demokrasi ini kemudian di contoh oleh bangsa Romawi pada 510 hingga 271 SM. Namun di Romawi sistem demokrasi yang digunakan yaitu demokrasi perwakilan di mana terdapat beberapa perwakilan bangsawan di Senat dan perwakilan rakyat biasa di Majelis.

Pada dasarnya jika kita tengok dalam sejarah Islam juga ada sistem demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan khalifah secara musyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama (mufakat). Hal ini berarti secara tidak langsung Islam sudah mengenal kata demokrasi meskipun berbeda dalam istilahnya.         

Menurut Robert Dahl bahwa orang Yunani itulah, mungkin sekali orang Athena, yang menciptakan istilah demokrasi, atau demokratis, dari kata-kata Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Pada saat itu, adalah sangat menarik sekali, sementara di Athena, kata demos itu biasanya merujuk pada seluruh rakyat Athena, namun kadang-kadang ia berarti hanya rakyat biasa, atau malah orang miskin. Tampaknya kata demokrasi itu kadang digunakan para pengkritiknya kalangan aristokrasi sebagai sejenis julukan untuk memperlihatkan rasa muak mereka terhadap rakyat biasa yang telah merampas kekuasaan kaum aristokrat yang sebelumnya menguasai pemerintahan.[3]

2. Pengertian Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari kata demos yang berarti “rakyat” dan certain berarti “memerintah”. Jadi demokrasi berarti suatu Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian demokrasi, yaitu : [4]

a.       Soemantri, berpendapat bahwa demokrasi berarti pemerintahan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi memiliki tiga asas, yaitu asas kemerdekaan, asas kebersamaan dan asas persaudaraan.

b.      Koentjoro Poerbopranoto, berpendapat bahwa demokrasi adalah Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat, maksudnya duatu system di mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan Negara.

c.       Kranenburg, berpendapat bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani terbentuk dari dua kata yaitu demos yang berarti “rakyat” dan certain berarti “memerintah”. Jadi demokrasi berarti suatu Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat.

d.      Abrahan Lincoln, berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat  (democrasy is government of the people and for the people).

3. Ciri-Ciri Pemerintahan Demokrasi

Ciri-ciri pemerintahan demokrasi menurut Soemantri adalah sebagai berikut :[5]

1.      Kebebasan (kemerdekaan) untuk membentuk organisasi , memasuki organisasi, dan berkumpul;

2.      Kebebasan (kemerdekaan) untuk menyatakan fikiran, baik dengan lisan maupun tulisan;

3.      Hak untuk memilih dan dipilih;

4.      Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (menduduki jabatan-jabatan);

5.      Hak yang sama bagi para pemimpin politik untuk bersaing mendapatkan dukungan serta untuk dipilih;

6.      Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh berbagai informasi;

7.      Diselenggarakannya pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil;

8.      Adanya lebih dari satu partai politik; dan

9.      Lembaga-lembaga yang berwenang menetapkan kebijakan (policy) bergantung pada suara dan pendapat-pendapat lain dalam masyarakat.

4. Bentuk Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi dalam bentuk keterwakilan.

a.       Demokrasi Langsung [6]

Demokrasi langsung, merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.

Demokrasi langsung dikenal juga sebagai demokrasi bersih. Di sinilah rakyat memiliki kebebasan mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam suatu pertemuan.  Jenis demokrasi ini dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relative belum berkembang di mana secara fisik memungkinkan untuk seluruh elektrokat untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil.

Demokrasi langsung berkembang di Negara kecil seperti Yunani Kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan dalam masyarakat yang komplek dan Negara yang besar. Demokrasi murni yang masih bisa diambil, contoh terdapat di wilayah Switzerland. Bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa Negara yang di dalamya terdapat bentuk referendum dan inisiatif. Di beberapa Negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemenkan konstitusional dan menetapkan permasalah public politik secara langsung tanpa campur tangan representative.

b.      Demokrasi Keterwakilan/Keterwakilan Politik

Demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Negara sangat bertumpu pada institusi perwakilan formal ini. Wakil rakyat dipilih malalui mekanisme Pemilu untuk menjadi pejabat politik dan publik yang diberi basis legitimasi untuk bertindak atas nama rakyat dan negara. Mereka dievaluasi setiap periode tertentu lewat mekanisme pemilu (Indonesia 5 tahun sekali). Prosedur-prosedur diciptakan sedemikian rupa agar rakyat dapat berpartisipasi mengevaluasi secara baik jalanya pemerintahan. Oleh karena itu, maka dalam proses perwakilan ini setiap orang perlu menentukan posisi yang tepat. Pentingnya penentuan posisi tersebut karena sikap dan pilihannya terhadap alternatif pemecahan atau terhadap prioritas pemecahan masalah pada dasarnya adalah mengatasnamakan opini aspirasi dan kepentingan.[7]

Posisi rakyat saat ini lebih banyak yang tidak mengetahui siapa-siapa yang sedang duduk di bangku pemerintahan. Bagi rakyat yang tidak faham tentang mekanisme menjadi pemilih yang harus sesuai dengan hati nurani, mereka kerap kali menjadi korban bagi “partai-partai tententu” yang memiliki “baju” berbeda-beda. Padalah, demokrasi diharapkan dapat memicu berkembangnya kehidupan social politik yang benar-benar demokratis menjunjung tinggi kedaulatan seluruh rakyat menuju terbangunnya Indonesia baru.

5. Memahami Teori Perwakilan Politik

Sistem perwakilan politik formal di Indonesia bisa dilihat dalam beberapa jenis:

(1.) Perwakilan kekuatan politik dalam teritori tententu (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota);

(2.)  Perwakilan Territori (DPD);

(3.)  Eksekutif bagi territori seluruh wilayah nasional (Presiden dan Wapres); dan

(4.) Eksekutif bagi territori daerah (Gubernur/Wagub, Walikota/Wawali, dan Bupati/).
Terlihat jelas bahwa perwakilan politik di Indonesia mempunyai klasifikasi tingkatan wilayah tersendiri. Secara teoritis perwakilan pada dasarnya adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara individu-individu, yakni pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili, dimana orang yang mewakili memiliki sederajat kewenangan. Perwakilan merupakan proses hubungan manusia dimana seseorang tidak hadir secara fisik tapi tanggap melakukan sesuatu karena perbuatannya itu dilakukan oleh orang yang mewakilinya (Sanit: 54;1985).

Perwakilan politik adalah individu atau kelompok orang yang dipercayai memiliki kemampuan dan berkewajiban untuk bertindak dan berbicara atas nama satu kelompok orang yang lebih besar. Dengan demikian indikator yang bisa digunakan untuk melihat apakah seorang wakil dinilai representatif oleh orang yang mewakilinya adalah:

a.       Memiliki cirri yang sama dengan konstituten (pemilih)

b.      Memiliki ekspresi emosi yang sama dengan emosi konstituen

c.       Intensitas komunikasi yang tinggi dengan konstituen (Sanit:54;85)

            Dalam hal yang sama, Sartori mengemukakan 7 ( tujuh) kondisi yang mengindikasikan telah terwujudnya perwakilan politik dalam mekanisme pemerintahan:
a. Rakyat secara bebas dan periodik memilih wakil rakyat (The people freely and periodecally ellect a body of representative).

b.Pemerintah bertanggungjawab kepada pemilih (The govermors are accountable or responsible to the governed).

c.       Rakyat merasa sebagai negaranya (The people feel the same as the state)

d.      Rakyat patuh pada kepada keputusan pemerintahnya (The people consent to the decisions of their governors)

e.       Pemerintah adalah wakil yang melaksanakan intruksi dari para pemilihnya (The governors are agent or delegates who carry out the instruction received from their electors).

f.       Rakyat yang menentukan membuat keputusan-keputusan politik yang relevan (The people there, in some significant way, in the making of relevant political)

g.      Pemerintah adalah contoh wakil dari rakyat (The governors are a representative sample of the governed) (Sartori:68;468)

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perwakilan politik dapat didefinisikan sebagai pelimpahan sementara atas kewenangan politik warga negara kepada (sekelompok) orang yang mereka pilih secara bebas, untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan rakyat yang secara jelas dirumuskan.

Sedangkan varian perwakilan menurut Hoogerwerf dalam sudut pandang hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili dapat digolongkan kedalam 5 (lima) tipe :

a.       Tipe Utusan
Yakni wakil yang bertindak sesuai dengan perintah dari pihak yang diwakilinya.

b.      Tipe Wali
Yakni wakil memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili, dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. Tidak tergantung pihak yang diwakili.

c.       Tipe Politik
Yakni kombinasi antara tipe utusan an tipe wali.Tergantung pada situasi, wakil kadang harus berperan sebagai wali, kadang sebagai utusan.

d.      Tipe Kesatuan
Yakni seluruh anggota lembaga perwakilan dipandang sebagai wakil dari seluruh rakyat, tanpa membedakan asal partai politik yang mempromosikan mereka.

e.       Tipe penggolongan.
Yakni anggota lembaga perwakilan dilihat sebaga wakil dari kelompok teritorial, sosial, dan politik tertentu (Sartori:68;468)

Dari klasifikasi Hoogerwerf ini tampak bahwa para wakil Indonesia berada pada situasi dilematis. Di satu sisi, mereka dapat dimasukkan sebagai tipe kesatuan. Di lembaga perwakilan, para wakil rakyat harus lebih berorientasi kepada kepentingan rakyat, tanpa memandang pengelompokan politik yang ada. Pada sisi yang lain, ada ikatan yang sangat erat antara para wakil rakyat dengan organisasi politiknya, bahkan dengan kelompok teritorialnya.

Selanjutnya, ada dua teori klasik yang sangat dikenal dalam politik tentang hakikat hubungan antara wakil (legislator) dengan terwakil (rakyat) yakni teori mandat (Fungtional Representation) dan teori kebebasan (Political Representation). Pertama, Teori Mandat (Fungtional Representation). Menurut teori mandat ini yang pertama kali diperkenalkan oleh J.J. Russeau, bahwa wakil dilihat sebagai penerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Maka seharusnya wakil selalu memberikan pandangan bersikap dan bertindak sejalan dengan mandat dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, pandangan wakil secara pribadi tidak diperkenankan dan dipergunakan dalam kualifikasinya sebagai wakil bagi terwakil. Bila terjadi perbedaan pandangan, sikap dan tindakan antara wakil dengan pihak yang diwakili dapay berakibat turunnya reputasi wakil. Teori ini dianggap lebih menguntungkan karena wakil dapat dikontrol secara setiap saat.

Kedua, Teori Kebebasan (Political Representation). Pendapat ini dikembangkan oleh Abbe Sieyes di Perancis, serta Block Stone di Inggris. Menurut pendapat teori ini, wakil dapat bertindak bebas tanpa tergantung instruksi yang diberikan oleh pihak yang diwakilinya. Wakil merupakan orang yang terpercaya, terpilih, serta memiliki kesadaran akan hukum dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Oleh sebab itu mereka dapat melakukan tindakan apa pun atas nama mereka sendiri. Dalam hal ini terwakil telah memberikan kepercayaan kepada wakilnya. Karena itu pertimbangan wakil secara pribadi yang memperhatikan keseluruhan aspek yang terikat kepada masalah yang dihadapi amat menentukan keputusan dan sikap wakil sebagai orang yang terpercaya.

Maka, demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang mengandung pengertian sejumlah warga negara yang memiliki berbagai kepentingan dan tinggal di suatu daerah atau wilayah tertentu yang kemudian memberikan kedaulatan dirinya kepada individu atau partai politik yang ia percayai, melalui pemilihan umum. Perlu kita ketahui, kedepan, perwakilan politik di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu, yaitu antara lain, faktor struktural (sistem kepartaian dan keberadaan pemilih “baru”), faktor institusional (pengaturan pemilu), dan behavioral (perilaku politisi dan pemilih).

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Memperbincangkan keterwakilan politik adalah bagaimana membangun relasi yang lebih baik antara para wakil dan yang terwakili. Pada masa pemerintahan Orde Baru, relasi itu lebih terbangun atas dasar trustee, di mana para wakil berjalan sendiri seolah-olah telah memperoleh kepercayaan dari rakyat. Untuk mendapatkan kualitas, peran dan fungsi perwakilan rakyat seharusnya menjunjung tinggi amanat rakyat, seharusnya para wakil rakyat dapat peka terhadap rakyat yang diwakili, seperti halnya rakyat telah memberikan kepercayan dan hak-hak kebebasannya berpendapatnya.

Arti perumpamaan wakil rakyat memiliki makna yang luas, perumpamaannya meliputi keinginan masyarakat yang diwakili yang pada dasarnya memiliki kepentingan yang berbeda beda. Untuk itu mereka yang di pilih sebagai wakil rakyat seharusnya menjunjung tinggi etika profisional kerja, sebagai etika moral yang berjuang memenangkan kepentingan-kepentingan politik rakyat itulah yang merupakan harapan dari pada rakyat dalam suatu sistem perwakilan demokrasi modern saat ini. Bukan hanya sekedar janji yang disampaikan dengan penuh “senyuman” ketika kampanye, tetapi masyarakat sekatang membutuhkan bukti kongkret sehingga mereka tidaklah merasa kecewa dengan pilihannya.

B.     Saran

Mendiskusikan tentang perwakilan politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk terlebih dahulu mendiskusikan tentang urgensi perwakilan politik itu sendiri. Konsep keterwakilan secara politik harus betul-betul mengedapankan substansi daripada hanya memaknainya secara prosedural saja. Dalam konteks Indonesia, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai sebuah perwakilan politik yang berkualitas, yaitu:
1. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh rakyat ketika berkampanye atau sosialisasi partai politik menjelang pemilu. Perlu kita perhatikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami pengguanaan bahasa-bahasa yang teoritis sehingga membuat mereka kebingungan saat menentukan pilihannya. Artinya tidak menyamakan bentuk komunikasi antara masyarakat yang kurang terdidik di desa-desa dengan yang hidup di kota besar yang mayoritas terdidik.
2. Perlunya pendidikan untuk pemilih yang dilakukan dengan cara sosialisasi, seminar atau pelatihan yang khusus memberikan pendidikan untuk mempersiapkan masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani.

3. Konsep demokrasi haruslah dimaknai sebagai sebuah proses atau alat yang pada ahkrinya bertujuan untuk menuju masyarakat yang dicita-citatakan, bukan sebagai tujuan akhir.

Daftar Pustaka

Asfar, Muhammad, (ed) et.all. Model-model system Pemilihan di Indonesia. Surabaya: Pusdeham-Partnership for Governance Reform.2002.

Gaffar, Afan. Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

M. Sirozi, Politik Pendidikan, Jakarta :Grafindo Persada, 2007.        

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XI SMA/MA Semester 1, Solo : Sindunata, 2008.

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas X SMA/MA Semester 2, Solo : Sindunata, 2008.

Robert Dahl, Perihal Demokrasi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Sanit, Arbi. Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press. 1985

Sartori, Giovanni. The Theory of Democracy Revisited, Part One, Chatham, NL, House Publisher, Inc. 1968.

Syahir Karim, Fenomena Perwakilan Politik Indonesia, 2010.

http://sahrirka.blogspot.com/2010/10/perwakilan-politik-di-indonesia-kajian.html. Diakses pada hari senin, 23 desember 2012 pukul 11.59 wib.

http://www.id.wikipedia.org/../Demokrasi_langsung.com. diakses pada hari Selasa, 25 Desember 2012 pukul 08.30 wib.

  .

                                                                                                                                       

---

[1] Budiarjo (1984) dan Sanit (1992:1-2’) dalam buku yang ditulis oleh M. Sirozi, Politik Pendidikan, Jakarta :Grafindo Persada, 2007. Hlm, 158.

[2] M. Sirozi, Politik Pendidikan, Jakarta :Grafindo Persada, 2007. Hlm, 158.

[3] Yunani  klasik bukanlah sebuah Negara dalam pengertian kita yang modern, yaitu suatu tempat di mana semua orang Yunani hidup dalam sebuah Negara dengan suatu pemerintahan. Malah sebaliknya, Yunani terdiri dari beberapa ratus kota yang merdeka, yang masing-masing di kelilingi oleh daerah pedalaman . Negara Yunani yang berdaulat itu adalah Negara kota yang peling terkenal, baik di masaa klasik maupun sesudahnya dalah Athena. Tahun 507 SM orang Athena menganut sebuah system pemerintahan kerakyatan yang berlangsung kira-kira dua abad lamanya, pemerintahan itu adalah sebuah majlis di mana seluruh warga berhak ikut serta. Majlis itu memilih beberapa orang pejabat utama, misalnya beberapa orang jenderal . akan tetapi cara utama dalam memilih warga Negara untuk jabatan politik yang lain adalah dengan mengadakan undian di mana warga Negara yag memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Menurut beberapa perkiraan, seorang warga Negara bias memiliki kesempatan yang cukup besar untuk memenangkan undian seumur hidup guna memegang jabatan tinggi dan paling penting dalam pemerintahan. Akhirnya kota itu ditaklukkan oleh tetangganya yang lebih kuat di sebelah utara, yaitu Macedonia. Lihat Robert Dahl, Perihal Demokrasi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 15-16.

[4] Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XI SMA/MA Semester 1, Solo : Sindunata, 2008. Hlm, 20.

[5] Ibid, hlm. 155

[6] http://www.id.wikipedia.org/../Demokrasi_langsung.com. diakses pada hari Selasa, 25 Desember 2012 pukul 08.30 wib.

[7] Gaffar, Afan. Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.

Share Artikel :

Facebook Twitter Google+

Berlanggan

Berlangganan posting: Daftarkan alamat email Anda untuk memperoleh umpan posting terbaru langsung ke kotak masuk pesan dari FajriAndaviar.