HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA

oleh :

KAYAN MANGGALA

INSTITUT STUDY ISLAM FAHMINA

JL. SWASEMBADA NO. 15 MAJASEM-KARYA MULYA

KOTA CIREBON-JAWA BARAT

2012

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii

BAB I       PENDAHULUAN ............................................................................... 1

BAB II      PEMBAHASAN .................................................................................. 2

2.1  Konflik ........................................................................................... 2

2.2  Identitas Nasional Bangsa Indonesia............................................. 3

2.3  Pancasila Sebagai Identitas dan Nilai Luhur Bangsa .................... 4

2.4  Korupsi sebagai Wujud Krisis Identitas Bangsa ........................... 5

2.5  Proses Pembentukan Identitas Nasional ........................................ 7

BAB III    KESIMPULAN .................................................................................... 8

DAFTAR PUSTAKA

 

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan syukur kehadirat Allah SWT, dimana semua mahkluk tunduk dan patuh dibawah panji-panji kelcuasaanNYA baik dengan rasa senang atau terpaksa, dengan rasa gembira atau berduka,maka keberuntungan yang besar terhadap orang-orang yang datang kehadirat Allah SWT. dengan perasaan yang senang dan ridho terhadap ketentuan yang berlaku atas segenap mahklukNYA. Maka keberuntungan yamg besarlah bagi orang-orang yang telah dianugerahi pemikiran yang terang,yang dengannya dia bisa menebarkan dan mengajarkan benih-benih keilmuan yang akan menjadi wasilah bagi dirinya untuk menggapai kedudukan tertinggi diantara mahiduk yang kurang berilimu.

Sholawat serta salam semoga tercurah atas pimimpin umat ialah nabi besar Muhammad saw .walaupun ada diantara umatnya yang senantiasa menghinanya dengan kebodohannya,seolah-olah dia adalah makhluk terhebat yang pernah ada demi menutupi kekerdilan yang ada pada dirinya,dan tak lupa rahmat Allah tercurah pula untuk keluarga,sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa berjuang menegakkan ajaran-ajarannya,demi sebuah harapan yaitu kemuliaan disisi Allah dzat yang Maha Mulia.dan selanjutnya.

Untuk memenuhi tugas penulisan makalah dan mata kuliah HAM, dengan kemampuan yang ada pada karni yang masih jauh dan kata bisa, kami berterima kasih sekali kepada dosen pembimbing kami sebab dengan adanya tugas penulisan membuat kami terpacu untuk semakin mendalami dalam mempelajari tentang arti dan makna HAM.

BAB I

PENDAHULUAN

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah rnenghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat,baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik-konflik itu pada dasarnya merupakan produk dan sistem kekuasaan Orde Baru yang militeristik, sentralistik, dominatif, clan hegemonik. Sistem tersebut telah menumpas kemerdekaan masyarakat untuk mengaktualisasikan dirinya dalam wilayah sosial, ekonomi, politik, maupun kultural.

Kemajemukan bangsa yang seharusnya dapat kondusif bagi pengernbangan demokrasi ditenggelamkan oleh ideologi harmoni sosial yang serba semu, yang tidak lain adalah ideologi keseragaman. Bagi negara kala itu, kemajemukan dianggap sebagai potensi yang dapat mengganggu stabilitas politik. Karena itu negara perlu menyeraganikan setiap. elemen kemajemukan dalam masyarakat sesuai dengan. karsanya, tanpa harus nierasa telah mengingkari prinsip dasar hidup bersarn.a dalam kepelbagalan. Dengan segala kekuasaan yang ada padanya negara tidak segan-segan untuk menggunakan cara-cara koersif agar masyarakat tunduk pada ideologi negara yang maunya serba seragam, serba tunggal.

Perlakuan Negara yang demikian kian diapresiasi dan diinternalisasi oleh masyarakat dalam kesadaran sosial politiknya. Pada gilirannya kesadaran yang bias state itu mengarahkan sikap dan perilaku sosial masyarakat kepada hal-hal yang bersifat diskriminatif, kekerasan, dan dehumanisasi. Hal itu dapat kita saksikan dari kecenderungan xenophobia dalam masyarakat ketika berhadapan dengan elemen-elemen pluralitas bangsa. Penerimaan mereka terhadap pluralitas kurang lebih sania dan sebangun dengan penerimaan negara atas fakta sosiologis-kultural itu. Karena itu, subyektivitas masyarakat kian menonjol dan pada gilirannya menafikan kelompok lain yang dalam alam pikimya diyakini “berbeda”. Dan sinilah konflik-konflik sosial politik memperoleh legitimasi rasionalnya. Tentu saja untuk hal ini kita patut meletakkan negara sebagai faktor dominan yang telah membentuk pola pikir dan kesadaran antidemokrasi di kalangan masyarakat.

Ketika negara mengalami clefisit otonitas, kesadaran bisa state masyarakat semakin menonjol dalam pelbagai pola penilaku sosial dan politik. Munculnya refonrnasi telah menyediakan ruang yang lebih lebar bagi artikulasi pendapat dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Masalahnya, artikulasi pendapat dan kepentingan itu masih belurn terlepas dan kesadaran bias state yang mengimplikasikan dehumanisasi. Itulah mengapa kemudian muncul pelbagai bentuk tragedi kemanusiaañ yang amat memulukan seperti kita saksikan dewasa mi di Aceh, Ambon, Sambas, Papu.a, dan beberapa daerah lain. Ironisnya lagi, ternyata ada the powerful invisible hand yang turut bermain dalam menciptakan tragedi kemanusiaan itu.

Jadi, reformasi yang tengah kita laksanakan sekarang ini harus mampu membongkar aspek struktufal dan kultural yang kedua-duanya saling mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kita tidak dapat semata-mata bertumpu kepada aspek struktural atau sistem kekuasaan yang ada, melainkan harus pula melakukan dislearn atas wacana dan konstruksi pemikiran masyarakat. Di sini kita sebenarnya berada dalam area dominasi dan hegemoni negara seperti yang dibeberkan oleh Karl Marx dan Antonio Grameci.

Kenyataan bahwa yang terjadi sekarang ini adalah reformasi menuntut segenap elemen dalam masyarakat untuk mereposisi gerakannya agar lebih kondusif bagi akselerasi reformasi, Artinya, kita tidak dapat lagi menggunakan wacana dan metode gerakan sebagaimana dilakukan pada masa kekuasaan Orde Baru. Gerakan sosial apa pun dalam masyarakat harus mulai menyediakan altematif-altematif yang lebih konkret kepada para pengambil keputusan.

Mengapa demikian? Karena kekuasaan negara hari mi, meskipun struktur dan sistemnya masih Orde Baru, tetapi di dalamnya mulai berlangsung dinamika yang lebih baik ke arah demokratisasi. Namun demikian ada dua soal yang harus secara terus-menerus dipertegas. Pertama, political will dan konsistensi pemenintah baru untuk melaksanakan agenda reforinasi. Kedua, kesediaan masyarakat untuk bekerzja sama dengan pemerintah dalam mempercepat jalannya agenda reformasi.

Dalam konteks pengembangan kehidupan bangsa yang humanis, plural dan demokratis, baik pemenintah maupun masyarakat bertanggungjawab untuk mcmbongkar struktur dan kultur dalarn masyarakat yang masih diskniminatif, Kita tidak boleh lagi menyerahkan segala urusan kepda pemenintah sebagaimana yang sudah-sudah. Karena dengan begitu kita sebagai warga negara akan semakin kehilangan peran strategis, sementara pemenintah akan semakin dominan. Inilah momentum yang tepat bagi segenap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi semaksimal mungkin dalam mengarahkan dan mengendalikan proses transisi bangsa dan negara ini menuju demokrasi yang sejati, atau minimal demokrasi yang stabil (stable democracy).

BAB II

PEMBAHASAN

2.1    Identtas Nasional Bagi Sebuah Bangsa

Kata “identitas’ berasal dan kata identity berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diRI yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan Nasiona1” menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciRIi kesamaan, baIk fisik seperti, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, “Identitas nasional” adalah identitas suatu kelonipok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang dibeRIi sebutan nasional

Menurut Koenta Wibisono (2005) pengertian ldentitas Nasional pada hakikatnya adalah “manfestasi nilai-nilai hudaya yang tumbuh dan berkernbang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nasional) dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu ban gsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya”. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktuall yang berkembang dalarn masyarakat.

Adapun unsur-unsur pernbentuk identitas nasional adalah geografi, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa .lndonesia.Adapun unsur pembebtuk. identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu:1) Wilayah geografiWilayah geografi IndOnesia secara histonis adalah wilayah yang semulamenjadi wilayah kekuasaan dua kerajaan besar, yakni Sriwijaya danMajapahit, meliputi seluruh wilayah nusantara, sebagian Thailand, Malaysia, Singapura, sampai ke Filipina.

2.2    Peran Pemuda Dalam Menegakkan Identitas Nasional Indonesia di Era Global

Pemuda sebagai agent of change sudah semestinya bisa mernbawa perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan pemikiran, jiwa, dan semangat yang masih menggelora dalam din pemuda diharapkan dapat menjadi modal dalam membangun bangsa atau setidaknya melanjutkan pembangunan yang telah dirintis sebelumnya,

Dalam kaitannya dengan penjagaan identitas bangsa yang berupa kebudayaan bangsa dan Pancasila, pemuda memiliki peranan yang sangat penting. Dalam kaitannya dengan kebudayaan, faktor yang paling penting adalah rasa kepemilikan. Hal ini menjadi pondasi bagi pemuda untuk bisa mencinta budayannya sendiri, tanpa harus menelan secara mentah-mentah setiap budaya asing yang masuk. Pengklaiman beberapa budaya bangsa Indonseia oleh Malaysia dapat kita jadikan contoh bahwa kita belum seratus persen memiliki rasa kepemilikan terhadap budaya bangsa. Dalam hal ini sudah terlihat jelas peran pemuda, tidak hanya memiliki rasa kepemilikan terhadap budaya, melainkan sebagai pemuda yang menjadi agen perubah seharusnya mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan kebudayaan bangsa. Sehingga budaya bangsa yang merupakan nilai luhur nenek moyang dapat terjaga dan terlestarikan keberadaannya.

Kemudian dalam kaitannya pancasila sebagai identitas Nasional Bangsa, peran pemuda juga sangat penting dalam penegakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila. Pancasila merupakan dasar Negara yang dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mampu menyatukan bangsa Indonesia yang bersuku-suku dan sabang sampai merauke. Pemuda sebagai tulang punggung bangsa dimasa yang akan datang sudah sepantasnya menjalankan apa yang terkandung dalam pancasila. Sehingga nilai-nilai luhur pancasila dapat merasuk kedalarn kalbu para pemuda yang menjadikan pemuda cinta dan bangga terhadap tanah airnya. Serta akan tercermin ke dalam setiap tingkah laku para pemuda yang dapat dijadikan sebagai identitas bangsa indonesia yang berbudi luhur.

2.3 Krisis Identitas dalam Kehidupan Berbangsa

Era globalisasi yang sedang melanda masyarakat dunia, cenderung melebur semua identitas menjadi satu, yaitu tatanan dunia baru. Masyarakat Indonesia ditantang untuk makin memperkokoh jati dirinya. Bangsa Indonesia pun dihadapkan pada problem krisis identitas, atau upaya pengaburan (eliminasi) identitas. Hal mi didukung dengan fakta sering dijumpai masyarakat Indonesia yang dan segi perilaku sama sekali tidak menampakkan identitas mereka sebagai masyarakat Indonesia. Padahal bangsa mi mempunyai identitas yang jelas, yang berbeda dengan kapitalis dan fundamentalis, yaitu Pancasila. Krisis identitas yang mulai tergerus itulah yang menyebabkan banyaknya perbedaan diantara golongan dan berdampak timbulnya konflik ataupun permusuhan.

Konflik tersebut menjadi konflik yang struktural, artinya konflik tersebut berlanjut dan dengan adanya tindakan nyata dan kedua belah pihak untuk saling memenangkan argumen mereka. Menurut MUI, pemenintah kurang tegas dalam menangani masalah tersebut sehingga menimbulkan masalah barn yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

Faktor yang mendorong knisis identitas dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara terdiri dan dua faktor yang mendasar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang teriadi karena adanya kegiatan-kegiatan didalam sub sistem tersebut, yaitu ketika masa Orde Barn Pancasila dijadikan sebagai supported regime dan pada masa sekarang menjadi favourable dalam kekuasaan. Selain itu lengsernya kekuasaan Soeharto yang menandakan jatuhnya Orde Barn sebagai bentuk kekuasaan yang otoritanian. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor pendorong isu-isu identitas dan luar substansi, salah satunya yaitu setelah kehancuran Perang Dingin (1947-1991) antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat sehingga memperkuat pertahanan keamanan di Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat disebut sebagai polisi dunia. Namun pengakuat sebagai polisi dunia pada negara Amerika Serikat tidak bisa dilakukan, hal tersebut dikarenakan jika Amerika Serikat menjadi polisi dunia maka Amerika Serikat berhak dan berkewajiban untuk melindungi semua negara di dunia ini. Adanya faktor-faktor tersebut Indonesia tidak lepas dan dampaknya yaitu adanya krisis identitas bangsa, dimana paham-paham yang muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika itu, banyak paham yang masuk seperti globalisasi dan fundamentalis.

2.4  Konflik

Konflik berasal dan kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Faktor..faktor penyebab konflik diantaranya:

·         Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendinian dan perasaari.

·         Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya.

·         Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial.

·         Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Menurut Dahrendorf, konflik dapat dibedakan menjadi 3 macam:

·         Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam Keluarga atau profesi (konflik peran (role).

·         Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank). konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).

·         Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara).

Hasil dan sebuah konflik adalah sebagai berikut: meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok (ingroup) yang mengalami konflik dengan kclompok lain.

1.      Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai.

2.      Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga dli.

3        Kerusakan harta bencla dan hilangnyajiwa manusia.

4        Dorninasi bahkan penakiukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Contoh konfilk

Kita akan coba menengok konflik di dalam negeri dan mancanegara antara lainnya yaitu:

a)      Konflik Timur Tengah merupakan contoh konflik yang tidak terkontrol, selungga timbul kekerasan. hal mi dapat dilihat dalam konflik Israel dan Palestina,

b)      Konflik Katolik-Protestan di Irlandia Utara memberikan contoh konflik bersejarah lainnya.

c)      Banyak konflik yang terjadi karena perbedaan ras dan etnis. mi termasuk konflik Bosnia-Kroasia (Ithat Kosovo), konflik di Rwanda, dan konflik di Kazakhstan.

Proses konflik itu akan selalu terjadi di mana pun, siapa pun dan kapan pun. Konflik merupakan realitas permanen dalam perubahan, dan perubahan adalah realitas permanen dalam kehidupan, dan dialektika adanya konflik, perubahan dan kehidupan akan bersifat permanen pula. Kemampuan manajemen politik itu akan ditentukan oleh seberapa jauh dapat menyerap hakikat pendidikan multikultural. Jika tidak, maka manajemen politik akan berubah menjadi manajernen bisnis politik konflik, yaitu menjadikan konflik, sebagai bisnis po1itik untuk rnendapatkan kekuasaan yang lebih besar bagi kepentingan dirinya sendiri.

Konflik politik kekuasaan yang mencerminkan ketidak-adilan membuat persatuan bangsa terguncang-guncang, terluka, terkoyak, dan seringkali memperlemah rasa persatuan dan solidaritas kebangsaan. Konflik sosial yang mewarnai pasang surutnya persatuan Indonesia harus menjadi perhatian dan perlu diwaspadai oleh kemampuan manajemen politik bangsa agar tidak berkembang menjadi kekuatan yang memecah belah persatuan Indonesia. Salah satu caranya yang strategis adalah pendidikan multikultural yang dilakukan secara aktual, cerdas, dan jujur.

Potensi-potensi konflik tersebut memang sebuah permasalahan yang ada bersamaan dengan keberadaan coraknya yang secara sukubangsa majemuk. Sumber dari permasalahan ini terletak pada siapa atau golongan mana yang paling berhak atas sumber-sumber daya yang ada di dalam wiiayah-wilayah kedaulatan dan kekuasaan sistem nasional atau pemerintah pusat.

Dampaknya adalah bahwa kesukubangsaan atau jatidiri sukubangsa sebagai sebuah kekuatan sosial yang tidak bisa ditawar, yang muncul dalam interaksi sosial, menjadi sebuah acuan yang ampuh dalam upaya kohesi sosial dan solidaritas diantara sesama anggota sukubangsa dalam persaingan dan perebutan sumber-sumber daya yang secara adat menjadi hak mereka. Dampak lebih lanjut dan pengaktifan dan penggunaan kesukubangsaan dalam kehidupan sosial adalah ditegaskannya batas=batas kesukubangsaan oleh masyarakat sukubangsa setempat berkenaan dengan hak tersebut, yaitu siapa yang tergolong asli pribumi setempat, siapa yang pribumi setempat tetapi tidak asli, siapa yang pendatang, dan siapa yang asing. Penggolongan kesukubangsaan ini mernpunyai buntut perlakuan sosial, politik, dan ekonomi oleh masyarakat sukubangsa setempat terhadap berbagai golongan tersebut diatas berupa tindakan-tindakan diskrirnitiasi dan yang paling ringan.

Fenomena dan Dampak Konflik

Konflik yang berkepanjangan selalu menyisakan ironi dan tragedi. Kekerasan yang terjadi dalam rentang waktu lama menjadikannya sebagai perilaku yang seolah wajar dan bahkan terinstitusionalisasi. Akibatnya lingkaran setan kekerasan menjadi mata rantai yang semakin sulit untuk diputuskan. Karena perasaan masing-masing pihak adalah victim (korban) memicu dendam yang jika ada kesempatan akan dibalaskan melalui jalan kekerasan pula.

Dampak terbesar dan konflik yang mernbutuhkan perhatian dan penanganan serius, justru adalah pada aspek psiko-sosial masyarakat. Yaitu sebesar 16,7% responden menyatakan konflik telah membuat mereka selalu diliinggapi rasa takut dan merasa selalu tidak aman, Akibatnya, diantara kelompok-kelompok masyarakat timbul rasa saling curiga dan mengikis rasa kepercayaan diantara warga masyarakat (distrust), dinyatakan oleh 15% responden.

Dampak konflik lainnya adalah mengundang turun tangan keluarga dan sanak saudara dan kepulauan. kecamatan, kabupaten, propinsi hingga ibu kota negara datang membantu keluarganya secara ekonomi, tenaga, ikut berperang dll. Di sudut agama terpanggil nasa solidaritas se-agama dan pelbagai organisasi sosial keagamaan dan pelbagai penjuru tanah air hingga dan luar negeni. Kondisi ini dimanfaatkan pula oleh para pencuri, menyaru sebagai penyelamat-pemihak ternyata mejarah milik semua pihak.

Trauma komunal seperti ini akan menimbulkan luka yang mendalam dan menyakitkan. Trauma komunal ini juga akan melahirkan ‘pahlaawan’ dan ‘martir’ dan kedua belah pihak yang bertikai, berikut kenangan akan pengorbanannya yang digunakan untuk memperdalarn perpecahan yang nyata diantara kelornpok identitas yang berkonflik.

Cara Penanganan Konflik

Konflik yang terjadi di lima wilayah Sampit, Sambas, Ambon, Poso dan Temate, inenampilkan interaksi yang rumit antara kekuatan-kekuatan yang berbeda. Namun demikian semua kasus di tiap wilayah mewakili jenis konflik yang mengakar dan berkepanjangan. Karenanya, kesemuanya membutuhkan  pendekatan yang berbeda-beda dan institusi yang berbeda pula untuk mengelola pertikaian dan membangun perdamaian yang berkelanjutan. Lebih jauh, rnasing-masing membutuhkan penciptaan struktur yang terancang baik yang sengaja ditujukan untuk kebutuhan yang spesifik. Karena itu sesungguhnya, tidak ada “resep manjur” yang dapat diterapkan untuk mengatasi segala jenis konflik.

Upaya-upaya yang lebih menyentuh persoalan yang mendasar dan substansi sebagaimana dikemukakan dalam point cara penanganan konflik, seperti penguatan basis sosial dan ekonomi rnasyarakat, pengaturan penguasaan sumber daya ekonomi secara lebih adil dan seterusnya belum banyak dilakukan. Akibatnya, pemerintah seringkali terjebak dalam paradigma menyelesaikan konflik dan bukannya mengelola konflik.

Dalam konteks teori-teori penanganan konflik yang dikemukakan Bloomfield, Ben Rielly, Charles Nupen, Pieter Haris yang telah dikutipkan terdahulu, maka respon masyarakat di lima wilayah konflik terhadap cara penyeleaian konflik yang mereka alami sungguh relevan dengan paradigma penanganan konflik mutakhir itu, dimana sebagian besar responden 73,2% menyatakan agar penyelesaian konflik dilakukan sendiri oleh masyarakat di masing-masing desa dengan melibatkan para tokoh agama, adat, etnis dan berbagai pemuka dan komponen masyarakat yang kompeten. Untuk mempercepat proses penanganan konflik tersebut, maka warga masyarakat daerah konflik mengusulkan agar masing-masing pihak bisa lebih mengembangkan sikap saling menghargai, diutarakan oleh 27,6% responden. Selain itu juga harus dikembangkan sikap tenggang rasa (18,5%), bersedia untuk berbaur dan tidak mengelompok secara eksklusif(16,6%), serta mau bergotong (15,5%).

BAB III

PENUTUP

Dalam pen-Takdir-annya sebagai negara kepulauan atau negara maritim yang masyarakatnya bersifat majemuk (plural society), pemerintah dan masyarakat Indonesia rnasih harus belajar banyak dan sejarah perjalanannya sendiri tentang bagaimana mengelola kemajemukan tersebut agar menjadi modal sosial pembangunan bangsa. Masyarakat majernuk yang tersusun olch keragaman kelompok etnik (etnic group) atau suku bangsa beserta tradisi-budayanya itu, tidak hanya berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat di masa mendatang, tetapi juga berpotensi mendorong timbulnya konflik sosial yang dapat mengancam sendi-sendi integrasi negara-bangsa (nation-state), jika dinamika kemajemukan sosial-budaya itu tidak dapat dikelola dengan baik.

Sebagai unsur pembentuk sistem sosial masyarakat rnajenrnk, kelompok-kelompok etnik memiliki kebudayaan, batas-batas sosial-budaya, dan sejumlah atribut atau ciri-cini budaya yang menandai identitas dan eksistensi mereka. Kebudayaan yang dirniliki kelompok etnik menjadi pedoman kehidupan mereka dan atribut-atribut budaya yang ada, seperti adat-istiadat, tradisi, bahasa, kesenian, agama dan paharn keagamaan, kesamaan leluhur, asal-usul daerah, sejarah sosial, pakaian tradisional, atau aliran ideologi politik menjadi cmi pemerlain atau pembeda suatu kelompok etnik dan kelompok etnik yang lain. Kebudayaan dan atnibut sosial-budaya sebagai penanda identitas kelompok etnik memiliki sifat stabil, konsisten, dan bertahan lama.

Konflik terjadi yang berwujud wilayah rusuh di Indonesia merupakan akumulasi dan kerapuhan persatuan dan kesatuan warga masyarakat heterogen dalam satuan-satuan wilayah kebudayaan dengan kepentingan konspirasi kelompok-kelornpok tertentu di dalam negeni serta pihak asing. Kepentingan itu dilaterbelakangi tujuan politik, ekonomi dan agama.

Upaya itu tidak mencapai sasaran puncak karena ditingkat elit dan pelaksana pihak keamanan dan birokrasi mayonitas masih komit dengan negara kesatuan sehingga serius memperkecil zona konflik dan kefatalan berbagai dampaknya. Masyarakat dari berbagai suku dan agama juga tidak memiliki basic yang kuat mernasuki kancah konflik bahkan sebaliknya dari semula sudah terbiasa hidup rukun dan damai dalam berbagai perbedaan.

Namun begitu karena masyarakat telah semakin berpendidikan dan cerdas, ditambah dengan nuansa reformasi secara mencuatnya konsep HAM, mereka menginginkan agar pelbagai pihak yang terkait dengan pembangunan kehidupan mereka seyogyanya mengikutsertakannya dalam merancang program itu sehingga sesuai sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Qodir, Wahyuningsih. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan. Cirebon.

www.kompas,com

www.cripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps2.htm

Sayuti, Wahdi dkk. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, HAM & Masyarakat

   

Share Artikel :

Facebook Twitter Google+

Berlanggan

Berlangganan posting: Daftarkan alamat email Anda untuk memperoleh umpan posting terbaru langsung ke kotak masuk pesan dari FajriAndaviar.